4 Pulau Aceh yang Diklaim Pemprov Sumut, Dirjen Kemendagri Survei

Tim survei dari Kementerian Dalam Negeri bersama utusan Pemprov Sumut dan Aceh telah tiba di empat pulau yang diklaim oleh Provinsi Sumut.

topmetro.news – Tim survei dari Kementerian Dalam Negeri bersama utusan Pemprov Sumut dan Aceh telah tiba di empat pulau yang diklaim oleh Provinsi Sumut.

Selain dari Kementerian turut hadir dari TNI Polri, Bupati Aceh Singkil, Sekda, Asisten I serta dinas terkait lainya.

Tim yang langsung dikomandoi oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiarto mengecek pulau-pulau yang disengketakan.

Kepada reporter topmetro.news Sugiarto mengatakan sudah mengecek keempat pulau tersebut dan juga melihat beberapa bangunan yang ada.

“Hari ini saya bersama tim sudah melihat secara langsung keadaan keempat pulau ini untuk memferivikasi secara faktual. Sesuai dokumen-dokumen yang kita terima,” ucap Sugiarto, Jumat (3/5/2022).

“Dari dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Aceh mengenai kepemilikan empat pulau ini kita lakukan pemotretan secara faktual.”

Memang kita sudah lihat insfartuktur yang dibangun oleh Pemerintah Aceh di Pulau ini, seperti tugu, mushola, pondok, dermaga dan ada juga satu kuburan di sini,” tutur Sugiarto.

“Sekarang ini kami di Pulau Panjang dan kami lihat dari isi dokumen itu memang benar ada bangunan Insfratruktur dibangun di sini,” masih katanya.

Selain itu, Sugiarto mengatakan bahwa dari hasil komunikasi terhadap salah seorang yang mengontrak kebun kelapa asal Tapteng di Pulau Panjang mengatakan bahwa kebun itu milik Orang Aceh. Ini juga menjadi masukan.

“Semua hasil ferivikasi faktual ini tidak bisa langsung kami putuskan. Namun kami bersama tim nantinya membawa hasil ini ke pusat untuk kita ferivikasi bersama,” katanya.

“Sebagai catatan bahwa Pulau Panjang ini tidak berpenduduk, selain itu ada makam lama ini juga akan menjadi penambahan bahan kami nantinya di pusat,” lanjut Sugiarto lagi.

“Pada intinya semua berkas yang diserahkan kedua belah pihak akan kita pelajari, karena mereka mempunyai persepsi masing-masing. Satu per satu dokumen itu akan kita cek, sehingga benar benar konkrit.”

“Semua keputusan ini akan ditetapkan oleh tim bukan hanya Kementerian Dalam Negeri. Termasuk dari TNI AD, KKP dan lain sebagainya,” imbuhnya.

reporter | Rusid Hidayat

Related posts

Leave a Comment